MATALENSAINDONESIA, Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan mengumpulkan para pedagang beras dalam rapat koordinasi di Aula Semergou, Kamis (27/8/2025).
Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas stok sekaligus memastikan kondisi lapangan di tengah maraknya isu beras oplosan di sejumlah daerah.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedi Amarullah, yang menegaskan hingga saat ini tidak ditemukan beras oplosan di wilayah Bandar Lampung.
“Alhamdulillah, sampai saat ini di pasar-pasar Bandar Lampung belum ada kasus beras oplosan. Ini patut kita syukuri bersama. Kami berharap para pedagang maupun produsen tetap menjaga integritas produk pangan,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, Pemkot bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan intensif di pasar tradisional maupun modern untuk mencegah praktik kecurangan dalam distribusi beras. Ia menekankan, ketersediaan beras harus tetap dijaga karena jika stok berkurang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ekonomi.
Pemkot juga mengapresiasi dukungan Perum Bulog yang siap melakukan intervensi bila terjadi kekurangan pasokan.
“Operasi pasar sudah berjalan dan akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga kestabilan harga sekaligus pengendalian inflasi,” jelas Dedi.
Terkait penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, Dedi mengakui hal tersebut berpotensi menimbulkan keresahan. Namun, kenaikan lebih dominan terjadi pada beras premium, sementara beras medium masih tersedia dengan harga terjangkau.
“Dengan begitu, masyarakat masih memiliki akses sesuai kemampuan daya belinya,” tambahnya.
Selain rapat koordinasi, tim Pemkot juga dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah kecamatan untuk memastikan kondisi pasar tetap terkendali.
Rapat koordinasi bersama pedagang beras ini bertujuan menyatukan persepsi sekaligus membangun komitmen menjaga harga dan stok pangan di pasaran.
“Forum ini kami harapkan bisa menjadi sarana komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku usaha, agar stabilitas pangan tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan,” tandas Dedi.
