MATALENSAINDONESIA, Lampung Utara – Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Lampung Utara meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Pemkab Lampura) untuk lebih selektif dalam menempatkan pejabat dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten setempat.
Hal tersebut dikatakan Ormas Pemuda Pancasila, Laskar Lampung Indonesia, dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
Ketua Ormas Laskar Lampung Indonesia Adi Chandra, SE saat dikonfirmasi, Senin (20/01/2025), mengatakan, penempatan suatu jabatan harus melihat kemampuan serta rekam jejak calon pejabat yang akan di tempatkan di suatu jabatan.
Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang yang baik, bersih serta penerapan berbasis kinerja.
Selain itu, penempatan pejabat harus memiliki Vissi membangun Lampung Utara sesuai dengan tujuan agar Lampung Utara Maju, Aman dan Sejahtera.
“Seorang pejabat yang ditempatkan harus Visioner, yang memiliki rekam jejak yang baik, tidak memiliki rekam jejak buruk,” ujar Adi Candra.
Adi menyarankan pemerintahan kedepan harus lebih berhati-hati dalam mengangkat pejabat untuk duduk di jabatan eselon II.
“Jangan sampai menempatkan pejabat yang tidak memiliki kemampuan dan memiliki rekam jejak buruk yang akhirnya memiliki konsekuensi hukum merugikan nama baik Lampung Utara,” tukasnya.
Adi juga menyampaikan dalam melaksanakan uji publik kompetensi (UKOM) dan seleksi terbuka (Selter) jangan mengedepankan balas jasa, tapi benar-benar untuk kemajuan Lampung Utara.
“Penempatannya disesuaikan dengan hasil UKOM dan Selter yang dilaksanakan, jangan karena balas jasa,” paparnya.
Ketika peran-peran penting di tengah masyarakat diberikan pada sosok yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian dalam memimpin, mengelola dan mengurus, maka kehancuran pun akan datang.
“Jika nanti menempatkan pejabat tidak sesuai keahlian maka tunggu saja kehancurannya, dan apa yang diharapkan akan menjadi sebuah mimpi,” Tambahnya.
Ditempat terpisah Ketua Pemuda Pancasila Lampung Utara Awari Darwin mengatakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus lebih selektif mengangkat seorang pejabat yang akan menduduki jabatan eselon II.
Pejabat yang di pilih harus berintegritas, dengan pengalaman dan disiplin ilmu, agar kedepan Lampung Utara dapat maju dan masyarakatnya sejahtera.
“Kita mendukung pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk membangun Lampung Utara, tapi harus mengedepankan kepentingan Lampung Utara secara umum,” ungkapnya.
Jika menempatkan pejabat yang bermasalah dan memiliki rekam jejak yang buruk maka kita dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang diinginkan di kemudian hari.
“Jika pejabatnya kompeten, bersih dan berintegritas, serta mempunyai loyalitas terhadap pimpinan dan mengedepankan kepentingan Lampung Utara, maka di pastikan akan terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” sarannya yang diamini Ketua LSM GMBI Ansyori. (Aldi F )
